Ketahanan Pangan yang Dibangun di Atas Letih Petani

Dari Cirebon, kabar itu datang pelan-pelan, seperti air sungai yang terseret lumpur—tidak langsung menghantam, tapi lama-lama menyesakkan dada.

Petani-petani di Kapetakan sudah kehabisan kata untuk mengeluh. Mereka lebih sering memegang cangkul dan sabit ketimbang mikrofon protes. Sungai Ciwaringin dan Trewu, yang seharusnya menjadi urat nadi sawah, kini berubah jadi pekerjaan tambahan yang tak pernah masuk hitungan ongkos produksi. Setiap tahun, mereka membersihkan sungai. Setiap tahun pula, sungai kembali penuh kayu, lumpur, dan sisa-sisa hutan yang roboh tanpa pamit.

Di tiang penyanggah Jembatan Ciwaringin, sebuah pohon randu besar kembali menyangkut. Ia berdiri seperti monumen kelalaian: batangnya keras, akarnya kusut, dan diamnya lebih lantang daripada pidato pejabat mana pun. Untuk menggesernya, tak cukup niat baik dan gotong royong. Dibutuhkan gergaji senso—alat, tenaga, dan biaya. Semua itu bukan tanggung jawab petani, tapi entah kenapa selalu jatuh ke pundak mereka.

Petani sudah lelah. Bukan hanya karena matahari yang membakar punggung atau harga pupuk yang kerap naik tanpa aba-aba. Mereka lelah karena terus diminta “bertahan” di tengah sistem yang tak pernah benar-benar berpihak. Membersihkan sungai hampir setiap tahun bukanlah bentuk partisipasi heroik, melainkan tanda negara yang absen. Ketahanan pangan yang digembar-gemborkan dari panggung ke panggung terasa seperti jargon hampa ketika sawah terendam dan sungai dibiarkan menjadi jebakan bencana.

Di sinilah ironi itu menampakkan wajahnya. Negara bicara tentang swasembada beras, tapi lupa bahwa padi tak tumbuh dari slogan. Ia tumbuh dari air yang mengalir lancar, dari sungai yang dirawat, dari kebijakan yang menghitung lelah petani sebagai bagian dari biaya negara—bukan sekadar pengorbanan sukarela.

Padat karya, yang sering disebut sebagai solusi, tak kunjung hadir di tempat yang paling membutuhkannya. Padahal, membersihkan sungai bukan kerja sambilan, melainkan kerja struktural. Ia soal hulu dan hilir, soal tata ruang dan keberanian menegakkan aturan, soal memastikan bahwa pohon-pohon yang tumbang tak lagi menjadi bencana tahunan.

Sungai Ciwaringin dan Trewu hari ini bukan sekadar aliran air. Mereka adalah cermin. Di permukaannya, kita bisa melihat pantulan janji-janji yang tak kunjung digenapi. Dan di dasar lumpurnya, tersimpan letih petani yang terus dipaksa kuat, padahal seharusnya dijaga.

Jika fenomena semacam ini terus dianggap biasa, maka ketahanan pangan hanya akan menjadi cerita fiksi—indah di dokumen perencanaan, rapuh di ladang-ladang nyata. Dan petani, sekali lagi, akan menjadi tokoh figuran dalam kisah besar yang katanya demi mereka. 

Pada titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar sungai yang tersumbat kayu randu atau jembatan yang terancam banjir musiman. Yang sedang tersumbat sesungguhnya adalah cara kita memandang kerja-kerja dasar kehidupan. Kita terlalu sering meromantisasi petani sebagai simbol ketabahan, lalu dengan enteng menyerahkan seluruh beban krisis lingkungan dan pangan ke pundak mereka. Seolah keletihan adalah bagian dari takdir profesi, bukan akibat dari kebijakan yang timpang.

Opini publik kerap dibentuk oleh angka: ton gabah, hektare panen, indeks ketahanan pangan. Tetapi di balik statistik itu ada tubuh-tubuh yang menua lebih cepat, tangan-tangan yang kapalan bukan hanya oleh tanah, melainkan oleh rasa ditinggalkan. Ketika petani membersihkan sungai saban tahun tanpa dukungan sistemik, sesungguhnya negara sedang menghemat anggaran dengan cara paling kejam: meminjam tenaga rakyatnya tanpa pernah membayar lunas.

Kita hidup di era gembar-gembor pembangunan, namun pembangunan sering berhenti di baliho dan konferensi pers. Sungai dibiarkan bekerja sendiri, petani dipaksa swadaya, dan bencana dianggap “alami” padahal jelas sosial dan politis. Banjir bukan takdir, ia adalah keputusan yang ditunda; sedimentasi bukan nasib, ia adalah akibat dari pengelolaan yang abai.

Refleksi ini semestinya menggiring kita pada pertanyaan yang lebih jujur: untuk siapa ketahanan pangan itu dirancang? Jika petani terus diletakkan sebagai barisan paling belakang—yang hanya diingat saat panen atau krisis—maka ketahanan pangan tak lebih dari jargon teknokratik yang kehilangan roh keadilan. Negara boleh bicara kedaulatan pangan, tetapi tanpa keberpihakan nyata pada kerja-kerja ekologis di tingkat desa, semua itu rapuh sejak awal.

Barangkali sudah waktunya kita berhenti meminta petani terus “bertahan” dan mulai bertanya mengapa sistem terus memaksa mereka bertahan sendirian. Sungai yang bersih, sawah yang aman dari banjir, dan kerja padat karya yang manusiawi bukanlah hadiah, melainkan hak. Dan selama hak itu terus ditunda, sungai akan tetap membawa kabar letih—bukan hanya dari Cirebon, tetapi dari banyak desa lain yang diam-diam menanggung beban republik.

Maka pertanyaan akhirnya bukan lagi apa yang harus dilakukan petani, melainkan kapan negara sungguh-sungguh datang. Kapan petani berhenti diperlakukan sebagai penyangga krisis yang selalu siap menutup lubang kelalaian kebijakan. Kapan mereka tak lagi dipanggil saat darurat, lalu dilupakan ketika air surut.

Petani sampai di aras berdaulat bukan ketika mereka diminta lebih kuat, lebih sabar, atau lebih ikhlas. Kedaulatan lahir saat kerja mereka dihitung sebagai kerja negara; ketika sungai dirawat sebelum tersumbat, bukan sesudah banjir; ketika padat karya bukan janji musiman, melainkan sistem yang melekat pada tata kelola wilayah. Berdaulat berarti petani tak lagi membersihkan sungai dengan rasa terpaksa, tapi menanam padi dengan rasa aman.

Hari itu tiba ketika kebijakan berhenti memuja hasil dan mulai menghormati proses. Ketika sawah dilindungi sebagaimana gedung-gedung kota, dan kelelahan petani tak lagi dianggap pengorbanan, melainkan alarm yang harus segera dijawab. Di sanalah kedaulatan menemukan maknanya: bukan slogan di spanduk, melainkan keberanian negara memastikan bahwa pangan tumbuh dari keadilan—bukan dari letih yang diwariskan dari tahun ke tahun.[]

*Penulis adalah budayawan dan aktivis pendidikan alternatif Indonesia. Ia dikenal melalui kerja-kerja seni dan kebudayaan berbasis komunitas, khususnya teater rakyat, sebagai sarana pendidikan kritis dan penguatan kesadaran sosial masyarakat. Saat ini beliau tinggal di Yogyakarta.