Beras dan Ongkos yang Tak Terlihat

Di negeri ini, beras bukan sekadar pangan. Ia adalah kebiasaan, doa sebelum makan, dan kadang-kadang alasan orang tua gelisah ketika harga naik seribu rupiah. Di meja dapur Indonesia, beras adalah kata benda yang hampir tak tergantikan. Tapi di pasar, ia berubah menjadi angka yang keras kepala.

Orang sering menunjuk langit ketika harga beras meninggi: musim basah terlalu panjang, banjir datang lebih awal, atau kemarau yang lupa pulang. Cuaca memang punya peran. Namun cuaca bukan seluruh cerita. Ada struktur yang lebih sunyi, yang bekerja jauh sebelum hujan turun.

Sebuah kertas kerja dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (Working Paper 089, Januari 2026) menunjukkan sesuatu yang tak nyaman: biaya produksi padi Indonesia termasuk yang paling mahal di antara negara pembanding Asia. Dengan ukuran bernama ECCI—semacam timbangan untuk menyetarakan ongkos lintas negara—Vietnam dijadikan angka 100. Indonesia berada di 414. Empat kali lipat. Bukan selisih tipis, melainkan jurang.

Kita sering diajari satu keyakinan sederhana: panen naik, biaya turun, harga ikut jinak. Tapi perhitungan itu, setelah disesuaikan dengan produktivitas, tetap memperlihatkan Indonesia sebagai yang terberat. Maka problemnya bukan sekadar soal berapa ton gabah dipanen, melainkan bagaimana sistem produksi dibangun.

Dua raksasa berdiri di tengah sawah: tenaga kerja dan sewa lahan. Keduanya menyumbang hampir 80 persen biaya produksi. Selebihnya—pupuk, benih, subsidi—sering menjadi perdebatan publik. Tapi dua yang terbesar ini justru jarang disentuh sebagai pangkal soal.

Tentang tenaga kerja, masalahnya bukan upah semata. Yang mahal adalah banyaknya hari-orang yang diperlukan untuk mengerjakan satu hektar sawah. Indonesia membutuhkan sekitar 190 hari-orang per tahun. Vietnam sekitar 64, Tiongkok 55, Thailand 21. Angka-angka itu bukan tudingan pada petani. Ia lebih mirip cermin: cara kerja kita masih terpecah, lahan kecil-kecil, alat tak selalu hadir, proses berlangsung lambat.

Produktivitas tenaga kerja pun tertatih. Satu hari kerja di Indonesia rata-rata menghasilkan sekitar 64 kilogram gabah. Di Vietnam mendekati 400 kilogram. Di Thailand lebih dari 500. Ini bukan soal rajin atau malas. Ini soal sistem yang membuat kerja manusia menggantikan kerja mesin—dan mesin, kalaupun ada, sering datang tanpa ekosistem.

Di sisi lain, ada ongkos yang lebih sunyi: sewa lahan. Per kilogram hasil panen, biaya sewa di Indonesia bisa empat sampai lima kali Vietnam. Di Pulau Jawa, tanah adalah komoditas yang terus naik pamor—perumahan, kawasan industri, kota yang melebar seperti tinta. Sawah tetap diminta menghasilkan beras, tetapi tanahnya sudah diperlakukan sebagai aset urban. Harga sewa pun terdorong naik oleh harapan keuntungan.

Di luar Jawa, lahan mungkin lebih murah. Namun murah tidak otomatis produktif. Irigasi tak selalu setia mengalir, jalan usaha tani belum memadai, kualitas tanah tak merata. Lahan murah dengan hasil rendah tetap berarti ongkos per kilogram yang berat.

Fragmentasi memperumit semuanya. Petak-petak kecil, tersebar, dengan masa sewa pendek. Dalam situasi seperti itu, siapa berani berinvestasi memperbaiki tanah, memperkuat saluran air, atau menyesuaikan alat? Ketidakpastian menumbuhkan sikap bertahan: bekerja seperti biasa, dengan pola lama, padat tenaga, padat hari, padat ongkos.

Kadang kebijakan harga yang dimaksudkan melindungi justru menciptakan lingkaran. Harga beras lokal dijaga tetap tinggi demi kesejahteraan petani. Tapi ekspektasi keuntungan itu ikut mendorong nilai lahan. Sewa naik. Biaya produksi terdongkrak. Harga sulit turun. Sebuah lingkaran yang berputar pada dirinya sendiri.

Lalu apa yang bisa dilakukan? Jawaban teknis sering terdengar dingin, tapi di situlah simpulnya.

Pertama, efisiensi kerja sawah. Bukan dengan mengusir tenaga kerja, melainkan dengan
membangun ekosistem mekanisasi yang sungguh hidup: alat tanam dan panen, pengering, penggilingan, operator terlatih, bengkel, suku cadang, sistem sewa yang mudah diakses. Bukan sekadar seremoni distribusi alat, melainkan jaringan yang berfungsi.

Namun mekanisasi tanpa alternatif kerja adalah resep kegaduhan. Karena itu, perlu tumbuh lapangan kerja non-pertanian di desa: industri ringan, pengolahan pangan, logistik, jasa. Perpindahan tenaga kerja dari pertanian harus berlangsung perlahan dan manusiawi—bukan loncatan yang menjatuhkan.

Kedua, pembenahan tata kelola lahan. Konsolidasi agar petak kecil bisa dikelola seperti hamparan luas. Kepastian hak guna yang cukup panjang untuk mendorong investasi. Penahanan konversi yang spekulatif. Sawah yang lebih “nyambung” memudahkan alat masuk, memendekkan hari kerja, menurunkan biaya.

Ketiga, infrastruktur dasar—irigasi, jalan usaha tani, fasilitas pengeringan, gudang, penggilingan—terutama di luar Jawa. Lahan yang lebih murah hanya berarti efisien jika didukung air dan akses.

Keempat, pascapanen. Kehilangan hasil dan penurunan mutu sering tak terlihat dalam perdebatan harga. Padahal setiap kilogram yang hilang atau turun kualitasnya adalah ongkos yang dibebankan pada yang tersisa.

Barangkali yang paling mendesak bukanlah menunggu panen melimpah, melainkan membersihkan sumber mahalnya lebih dahulu. Efisiensi kerja, kerapian lahan, kekuatan infrastruktur, dan ketelitian pascapanen—semuanya adalah kerja sunyi yang tak seheroik wacana swasembada. Tapi dari sanalah harga bisa mulai jinak.

Beras akan tetap menjadi makanan wajib di banyak rumah. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia penting, melainkan apakah kita berani menata ulang sistem yang membuatnya mahal. Karena di balik setiap butir nasi, ada struktur biaya yang diam-diam menentukan siapa yang menanggung beban: petani, pedagang, atau keluarga di meja makan. []